Hukum Asuransi Syariah

Ada dua hal yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah dalam pengelolaan dana peserta. Yang pertama, sistem bagi hasil terhadap hasil pengelolaan dana. Dan yang kedua, sistem berbagi risiko di antara sesama peserta.

Sistem pertama menggunakan akad tijarah, yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan komersil. Sementara sistem kedua menggunakan akad tabarru’, yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong sesama peserta. Dana yang terkumpul dari kedua sistem ini dipisahkan dan diletakkan pada dua akun yang terpisah.

Perusahaan asuransi syariah kemudian akan mengelola dana tabarru’ dan dana milik peserta (tijarah), berdasarkan konsep bagi hasil dengan menginvestasikannya pada instrumen berbasis syariah. Sehingga, diharapkan dana tabarru’ yang terkumpul, cukup untuk membayar klaim yang terjadi. Dana peserta juga diharapkan akan berkembang sesuai dengan yang direncanakan.

Asuransi yang dalam bahasa arab disebut dengan at-ta’min, merupakan akad yang tergolong baru dan belum muncul pada masa awal perkembangan fiqh Islam. Hal ini tentu saja menimbulkan diskusi dan perbincangan di kalangan para ulama menjadi dua pendapat, yaitu menghalalkan dan mengharamkan.

Pendapat yang mengharamkan berpendapat, bahwa asuransi konvensional mengandung maysir (judi), gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga). Dari kenyataan tersebut, kemudian dianalisis hukum atau syariat Islam yang menyiratkan bahwa, di dalam ajaran Islam termuat substansi perasuransian (asuransi syariah).

Substansi itu antaranya prinsip tolong menolong seperti dalam hadis Nabi SAW, bahwa perumpamaan persaudaraan kaum Muslim seumpama satu tubuh (HR. Muslim). Demikian pula dengan prinsip pada perencanaan atau antisipasi terhadap musibah (Surat An-Nisa’ ayat 9).

Alasan tersebut yang melahirkan fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, di mana prinsipnya menolak asuransi konvensional dan membolehkan asuransi syariah. Dalam penjelasannya, melarang perusahaan asuransi syariah untuk menginvestasikan dana peserta pada hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Wallahu a’lam.

Wassalaamu’alaikum wr. wb.

Salahuddin El Ayyubi
Program Studi Ekonomi Syariah Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen IPB

Referensi lain untuk hukum asuransi syariah bisa klik di sini SEKARANG